AGTHA KRISTIN S NIM : 2021150005. Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Agriculture (Studi Kasus Pada Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Yang Terdaftar Pada Bei Periode 2024-…
Penelitian ini berangkat dari latar belakang Sebagai wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut yang sangat besar, Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan juga mendapatkan pengakuan internasional sebaga…
Peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Abang menyebabkan kebutuhan air bersih terus meningkat sehingga diperlukan evaluasi terhadap kemampuan sistem distribusi air yang dilayani oleh PERUMDA PAM J…
Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi isu penting dalam operasional PMMKS karena berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola. TPS Limbah B3 merupakan tempat penyimpanan sem…
Gizi lebih pada remaja menjadi salah satu masalah kesehatan yang prevalensinya terus meningkat dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit tidak menular di masa mendatang. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor…
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna denotasi, konotasi, dan mitos yang terkandung dalam film Sore Istri dari Masa Depan (2025) karya sutradara Yandy Laurens melalui pendekatan analisis semiotika Roland Barth…
Hak Tanggungan menempatkan kreditor tertentu pada posisi yang lebih utama dibandingkan kreditor lain dalam memperoleh pembayaran piutang melalui pelelangan atau penjualan benda agunan ketika debitor melakukan cidera jan…
GRESMIKA BR SEMBIRING. NIM 2020116018. Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Skintific Pada Generasi Z Di Dki Jakarta. Dibawah bimbingan Ibu Kania Ratnasari, S.T, MIB. Pertumbuhan in…
Analisis Perencanaan Konten Instagram Komunitas CLETA DC dalam Membangun Brand Awareness di Kalangan Penggemar K-Pop Liesya Sri Ayu Prima Siregar, 2022210032 (xv + 5 Bab + 81 Halaman + 1 Lampiran + 11 Gambar + 5 Tabel…
OPTIMALISASI PROSES FLUSHING MELALUI VALIDASI RESIDU ZAT GIZI PADA PRODUKSI SUSU FORMULA DI PT XYZ Muhamad Ardi1, Intan Nurul Azni2 1Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sahid, Jakarta ABSTRAK: Proses perganti…
Penelitian ini berangkat dari latar belakang Sebagai wilayah dengan kekayaan biodiversitas laut yang sangat besar, Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan juga mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Namun, praktik pertambangan nikel di wilayah ini menimbulkan persoalan serius karena sebagian izin usaha pertambangan diberikan di pulau kecil dan zona konservasi yang secara hukum dilarang oleh UU PWP3K serta bertentangan dengan prinsip tata ruang berkelanjutan dalam UU Penataan Ruang. Kondisi ini memperlihatkan konflik regulasi antara kepentingan ekonomi melalui UU Minerba dan perlindungan lingkungan melalui hukum tata ruang dan pesisir, yang berpotensi merusak ekosistem serta mengabaikan hak masyarakat adat. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan pemerintah dalam pemberian izin usaha pertambangan di Pulau Raja Ampat perspektif lingkungan hidup dan tata ruang? 2) Bagaimana harmonisasi kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan di Pulau Raja Ampat perspektif lingkungan hidup dan tata ruang. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Kesimpulan: 1) kewenangan pemberian izin usaha pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat melalui UU Minerba. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena izin sering kali diberikan di pulau kecil dan kawasan konservasi yang secara tegas dilarang oleh UU PWP3K serta bertentangan dengan prinsip tata ruang berkelanjutan dalam UU Penataan Ruang. 2) harmonisasi kewenangan belum berjalan efektif karena UU Minerba lebih dominan dibandingkan UU PWP3K dan UU Penataan Ruang, sehingga terjadi disharmoni regulasi. Akibatnya, izin tambang tetap berlaku meskipun bertentangan dengan zonasi konservasi dan tata ruang daerah. Saran: 1) kebijakan pemberian izin usaha pertambangan di Pulau Raja Ampat perlu ditinjau kembali oleh pemerintah pusat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip tata ruang
Kata kunci: Izin Usaha Pertambangan, Raja Ampat, UU Minerba, UU PWP3K, UU Penataan Ruang, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup